CAHAYASERELO.COM, LAHAT – Pemerintah Kabupaten Lahat memperkuat komitmennya dalam menangani isu kemiskinan dan stunting melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Gedung Pertemuan Pemda Lahat pada Selasa (2/12). Badan Pusat Statistik (BPS) Lahat dalam forum tersebut menegaskan bahwa integritas dan akurasi data merupakan prasyarat utama keberhasilan program daerah.
Rakor dihadiri seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Forkopimda, kepala dinas, camat, hingga perwakilan masyarakat dan dunia usaha.
Lahat Peringkat Kedua Termiskin, Bantuan Sosial Disorot
Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, dalam sambutan pembukaannya, mengakui bahwa Kabupaten Lahat saat ini berada di posisi kedua tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera Selatan.
"Hal tersebut disebabkan masih banyaknya penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, sehingga diperlukan perbaikan tata kelola data melalui kolaborasi erat dengan BPS,” tegas Bupati.
Wakil Bupati Widianingsih, S.H., M.H., yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), memaparkan tren positif pada angka kemiskinan yang menunjukkan penurunan dari 15,00% (2023) menjadi 13,69% (2025). Namun, ia menekankan bahwa intervensi harus lebih terarah, khususnya pada tiga strategi utama: mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Kenaikan Stunting Jadi Perhatian Serius
Selain isu kemiskinan, peningkatan kasus stunting menjadi sorotan tajam. Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi Sumsel, Sultan M. Syah, memaparkan data yang menunjukkan prevalensi stunting di Lahat melonjak dari 7,8% pada 2023 menjadi 12,9% pada 2024.
Wakil Bupati Widianingsih menegaskan bahwa stunting adalah masalah struktural yang erat kaitannya dengan kemiskinan. Oleh karena itu, seluruh intervensi harus tepat sasaran, berbasis data BPS, dan terintegrasi dengan program sosial daerah lainnya.
BPS: Penanggulangan Efektif Wajib Basis Data Mutakhir
Kepala BPS Kabupaten Lahat, Dedi Fahlevi, M.Si., memaparkan hasil kajian kemiskinan, menjelaskan bahwa BPS menggunakan pendekatan Kebutuhan Dasar (Cost of Basic Needs - CBN) untuk menghitung Garis Kemiskinan.
"Penanggulangan kemiskinan hanya dapat berjalan efektif jika berbasis data yang mutakhir, terintegrasi, dan digunakan secara konsisten oleh semua pemangku kepentingan,” ujar Dedi.
Dedi juga menyampaikan bahwa BPS akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dibarengi dengan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah upaya strategis untuk penyempurnaan basis data sosial ekonomi nasional.
Program Pemkab Fokus Infrastruktur dan Ekonomi Keluarga
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Bupati Bursah Zarnubi menjabarkan sejumlah program, antara lain:
Perbaikan Infrastruktur Dasar: Revitalisasi sekolah, perbaikan sanitasi, air bersih, dan infrastruktur kesehatan.
Perumahan: Rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Pengembangan Ekonomi: Mendorong tumbuhnya UMKM melalui program Usaha Peningkatan Ekonomi Keluarga (UPEK) dan Kampung Percontohan (KAMPEK).
Swasembada Pangan: Komitmen membangun jaringan irigasi baru.
Rapat koordinasi ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Lahat optimis bahwa dengan langkah yang terukur dan kolaboratif, upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting akan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. (*)
