Pejabat Disdik Lahat Diduga Wisata ke Pantai Laguna kaur Pakai Mobil Dinas


CAHAYASERELO.COM, Lahat
– Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintah menjadi perhatian publik. 

Di tengah upaya penghematan belanja daerah, perjalanan sejumlah pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat ke Pantai Laguna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, pada akhir September 2026, kini menuai pertanyaan.

Informasi yang beredar menyebutkan, perjalanan tersebut diikuti Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, Sekretaris Dinas, serta seluruh Kepala Bidang (Kabid). Perjalanan rombongan pejabat tersebut juga dikabarkan menggunakan kendaraan dinas milik pemerintah daerah.

Informasi ini menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan fasilitas negara di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Publik pun mempertanyakan tujuan, urgensi, serta dasar pelaksanaan perjalanan ke luar wilayah Kabupaten Lahat tersebut.

Apabila perjalanan itu merupakan agenda kedinasan, masyarakat tentu berharap adanya penjelasan mengenai kegiatan yang dilaksanakan, dasar penugasan, serta manfaatnya bagi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Lahat.

Sebaliknya, apabila perjalanan tersebut merupakan kegiatan di luar kepentingan kedinasan, penggunaan kendaraan operasional pemerintah daerah perlu mendapat penjelasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui, kendaraan dinas merupakan fasilitas pemerintah yang pengadaan dan operasionalnya menggunakan anggaran negara atau daerah. Penggunaannya harus mengacu pada peruntukan dan ketentuan yang berlaku serta mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengenai informasi perjalanan ke Pantai Laguna, Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, termasuk dugaan penggunaan mobil dinas, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, Baslini, M.Pd., hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan.

Belum adanya jawaban tersebut membuat tujuan perjalanan dan status penggunaan kendaraan dinas masih memerlukan klarifikasi dari pihak terkait.

Sorotan juga datang dari salah seorang warga Lahat, Arianto. Ia mempertanyakan perjalanan yang disebut-sebut melibatkan sejumlah pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat tersebut.

Menurutnya, informasi mengenai perjalanan itu perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"Di tengah efisiensi, keluarga besar Dinas Pendidikan jalan-jalan. Ini patut dipertanyakan. Apalagi informasinya menggunakan mobil dinas. 

Masyarakat tentu ingin tahu apa kepentingan perjalanan tersebut dan apakah menggunakan fasilitas pemerintah sesuai peruntukannya," ujar Arianto.

Ia berharap pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat dapat memberikan penjelasan secara transparan mengenai kegiatan tersebut.

Keterbukaan informasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Persoalan ini setidaknya menyisakan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab oleh pihak terkait. Apakah perjalanan ke Pantai Laguna tersebut merupakan agenda resmi kedinasan? Apakah terdapat surat tugas atau persetujuan dari pejabat berwenang? Jika menggunakan kendaraan dinas, apakah penggunaannya telah sesuai dengan ketentuan operasional?

Penjelasan mengenai hal-hal tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak hanya bergantung pada kabar yang beredar.

Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran menuntut setiap perangkat daerah untuk semakin cermat dalam menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah. 

Setiap kegiatan maupun perjalanan dinas perlu memiliki tujuan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan manfaat bagi pelaksanaan tugas pemerintahan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat maupun Sekretaris Dinas terkait tujuan perjalanan rombongan tersebut dan dugaan penggunaan kendaraan dinas.

Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas, seluruh Kepala Bidang, maupun pihak terkait lainnya guna memenuhi prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas pemberitaan. (*)